“Guna mendukung pengembangan investasi, pemulihan ekonomi kerakyatan dan peningkatan penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Sebagai salah satu daerah di Kawasan Timur Indonesia, secara geografis Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang meliputi 10 kabupaten/kota, dengan luas wilayah 145.801,10 km² yang terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² (69,08 persen) dan luas daratan 32.004,57 km² (30,92 persen) dan terdiri dari 803 pulau.
Tentu dengan karakteristik dan kondisi demikian, membutuhkan ketersediaan jaringan listrik yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan, percepatan pembangunan, pengelolaan investasi maupun pertumbuhan ekonomi khususnya di pedesaan.
Harapan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini, tentu sejalan dengan kebijakan Nawacita Pemerintah yakni “Indonesia Terang’” dan Rasio Elektrifikasi secara Nasional dengan target 100 persen hingga tahun 2021.
Hasyim menyampaikan, dalam tiga tahun terakhir ini Rasio Elektrifikasi di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2018 lalu Rasio Elektrifikasi di Level 87,35 persen, maka di tahun 2020 Rasio Elektrifikasi Provinsi Maluku Utara Mencapai Level 96,27 persen.
“Kami berharap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dapat membantu memenuhi kebutuhan penyediaan jaringan listrik bagi desa-desa yang belum tersentuh aliran listrik,” tandasnya.
