Namun Pemprov justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar dari APBD 2025 untuk proyek Jalan Trans Kie Raha yang disebut akan membelah kawasan hutan di Pulau Halmahera.
Kebijakan ini menuai sorotan karena jalur tersebut diduga akan terhubung dengan sejumlah konsesi tambang nikel milik keluarga Gubernur. Salah satunya, PT Karya Wijaya, disebut mengelola dua konsesi nikel di Pulau Gebe seluas 500 hektare dan di wilayah Halmahera seluas 1.145 hektare. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
