Di sisi lain, manajemen yang buruk membuat MBG menimbulkan “bencana kesehatan nasional”. Hingga April 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar di 31 provinsi keracunan makanan. 1.500 dapur ditutup karena tidak higienis. Menu yang disajikan justru didominasi Ultra-Processed Food (UPF) yang mengandung bahan pengawet dan zat aditif berbahaya. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan untuk menevaluasi dan mengungkap korupsi program MBG.
Bubarkan BGN, Desentralisasikan MBG
Program MBG dalam tata-kelola saat ini harus dihentikan, dan BGN dibubarkan. MBG terbukti tidak bermanfaat untuk peningkatan gizi, dan justru menimbulkan banyak persoalan. Momentum penangkapan jajaran pimpinan BGN adalah waktu yang tepat. Pemenuhan gizi anak wajib didesentralisasikan langsung ke pemerintah daerah, sekolah, serta komunitas lokal, dengan pengawasan yang ketat dan transparan. Agar tepat sasaran, dan bebas dari korupsi sistemik. Dana APBN tidak boleh dihamburkan atau “dicuci” lewat proyek sentralistik-kroniistik MBG demi logistik politik. (**)
