Menurut Muis, persoalan utama terletak pada minimnya fasilitas rujukan, khususnya ketersediaan ambulans laut yang siap siaga di wilayah kepulauan.
Desak Penambahan Armada Ambulans Laut
Ia mengungkapkan, kondisi ini bukan pertama kali terjadi dan berpotensi terus berulang jika tidak segera dibenahi.
“Selama hanya mengandalkan satu ambulans laut untuk melayani Batang Dua, Hiri, dan Moti, maka risiko keterlambatan akan terus terjadi,” ujarnya.
Muis bahkan menilai warga kepulauan tidak seharusnya menjadi korban dari keterbatasan fasilitas yang seharusnya bisa diantisipasi pemerintah.
“Warga kepulauan bukan boneka yang dijadikan tumbal kegawatdaruratan. Pemerintah tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berulang,” katanya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan segera menambah minimal dua unit ambulans laut dan menempatkannya secara merata di wilayah kepulauan.
Ancam Keselamatan Kelompok Rentan
Kasus yang dialami Fadila kembali menambah daftar panjang persoalan layanan kesehatan di wilayah kepulauan Ternate. Keterlambatan rujukan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien, terutama ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.
Muis menegaskan bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil.
