Sementara itu, terkait statement gubernur yang menolak bahwa tidak ada dalam visi-misi-program saat Pilgub yang lalu, menurutnya tidak mengejutkan. “Maksudnya, rencana pemindahan ibukota provinsi sejak Pak Karel Ralahalu hingga sekarang terkesan sekadar “basa-basi” politik guna menarik simpati dan dukungan publik belaka,” tukasnya.
Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) hal ini karena tidak pernah ada kajian keilmuan terhadap gagasan pemindahan ibukota yang pernah dilontarkan Bung Karno. Oleh karena itu, saat ada event politik, dengan begitu mudah gagasan pemindahan ibukota itu dikemas secara politik untuk pencitraan dengan harapan timbul simpati dan dukungan publik. Cerminannya terlihat di saat Pak Ralahalu hendak mengakhiri jabatan, buru-buru mencanangkan pembangunan ibukota provinsi yang baru.
“Kemudian di masa Pak Asagaff, sebagai bagian dari tanggungjawab meneruskan rintisan pembangunan ibukota baru, semestinya megaproyek tersebut dilanjutkan. Yang terjadi malah ingin membangun kantor gubernur yang baru di Rumahtiga. Sementara di pilgub yang lalu, pasangan MI — BNO kembali mempromosikan rencana pemindahan ibukota provinsi ke Seram. Tetapi beberapa hari yang baru lalu, ada statement yang menegasi apa yang pernah disampaikan dalam kampanye pilgub,” paparnya.
