Alasan Klasik yang Terus Diulang
Setiap kali krisis BBM terjadi, alasan yang disampaikan nyaris selalu sama: cuaca buruk, keterlambatan kapal pengangkut, dan keterbatasan kuota. Namun, alasan-alasan ini dinilai publik sebagai dalih klasik yang terus diulang tanpa solusi jangka panjang.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku Barat Daya seharusnya memiliki skema distribusi BBM yang adaptif, terencana, dan berbasis mitigasi risiko. Jika faktor cuaca dan transportasi terus dijadikan kambing hitam, maka patut dipertanyakan sejauh mana keseriusan perencanaan energi daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dugaan Penimbunan dan Lemahnya Pengawasan
Kelangkaan BBM juga memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan serta distribusi yang tidak tepat sasaran. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat luas diduga justru mengalir ke pihak-pihak tertentu, sementara rakyat kecil harus berjuang dalam antrean panjang.
Lemahnya pengawasan dari instansi terkait semakin memperkuat dugaan bahwa persoalan BBM di MBD bukan semata masalah teknis, melainkan persoalan sistemik yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penindakan tegas.
Pemerintah Daerah dan DPRD Dinilai Reaktif
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama DPRD setempat kembali menjadi sorotan. Keduanya dinilai cenderung bersikap reaktif—hadir dan bersuara setelah krisis terjadi—tanpa langkah pencegahan yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
