Padahal, BBM merupakan kebutuhan vital yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Ketika distribusinya terganggu, yang terancam bukan hanya kenyamanan, tetapi juga keberlangsungan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat.
Minim Kolaborasi dan Keterlibatan Swasta
Krisis BBM ini juga menyoroti minimnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam memperkuat infrastruktur energi. Pemerintah daerah dinilai belum maksimal membuka ruang kerja sama, khususnya dalam penyiapan lahan dan pembangunan SPBU baru di wilayah-wilayah strategis Maluku Barat Daya.
Padahal, keterlibatan swasta melalui skema kerja sama yang transparan dan berkeadilan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada satu titik distribusi serta memperpendek rantai pasok BBM di daerah kepulauan.
Lembaga Penyalur dan Jalur Distribusi Perlu Dievaluasi
Lembaga penyalur BBM yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan di Maluku Barat Daya dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kapasitas, efektivitas distribusi, maupun mekanisme pengawasan.
Selain itu, publik menilai penting adanya penambahan jalur distribusi, minimal aatu jalur distribusi dari Saumlaki, dan dua jalur distribusi dari Kota Ambon, sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM secara berkelanjutan serta mengurangi risiko kelangkaan akibat gangguan pada satu jalur distribusi.
