Porostimur.com, Masohi – Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat integritas tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (11/5/2026), yang dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi.
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube Kemendagri RI itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dengan melibatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Rakor ini tidak hanya menjadi forum evaluasi dan koordinasi, tetapi juga ruang konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya pengendalian inflasi yang masih menjadi isu strategis nasional.
Konsolidasi Nasional Kendalikan Inflasi
Dalam arahannya, Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengikuti rapat secara langsung tanpa diwakilkan. Kehadiran mereka turut didampingi unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Mulai dari pimpinan Bulog, Inspektur Daerah, hingga kepala dinas yang membidangi sektor strategis seperti pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), serta statistik, diwajibkan terlibat aktif dalam rakor tersebut.
