Porostimur.com, Ternate – Anggota Komisi II Komarudin Watubun mengingatkan penjabat gubernur dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Maluku Utara agar bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.
Dia menekankan pentingnya penjabat kepala daerah dan ASN untuk fokus pada tugas mereka dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pj harus tertib. Kalau ketahuan dia berpihak, bisa kena pidana juga. Anda lihat kemarin (waktu raker) saya juga tanya Mendagri Pak Tito untuk tertibkan Pj Wali Kota Jayapura. Kita lagi proses pemeriksaan sekarang oleh Bawaslu,” ucap Komarudin usai Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Maluku Utara di Ternate, Jumat (8/11/2024).
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan ini juga meminta Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu di kabupaten/kota agar bertindak tegas terhadap para penjabat yang mengarah pada cawe-cawe di pilkada.
Baginya, meski PDIP berada di luar pemerintahan, tapi semua pihak harus bersatu mendukung Presiden Prabowo Subianto menegakkan demokrasi yang substansif dan bermartabat.
“Oleh karena itu, Pj ini jangan cari muka. Kerja yang benar, karena kalau mereka ada masalah, tidak ada yang bela mereka. Jangan dia pikir atasannya di Kemendagri bela mereka, tidak ada itu. Tugas mereka untuk memberi pelayanan yang adil bagi seluruh kandidat yang maju,” ungkapnya.
