“Kita ingin melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan Dinas Pertanian. Karena itu, kita mengundang seluruh instansi teknis yang berkaitan dengan pertanian. Dinas Pertanian tidak bisa berjalan sendiri,” kata Ary kepada wartawan di Ambon, Jumat (14/8/2026).
Irigasi Rusak, Sawah Kering, Petani Gagal Panen
Komisi II menemukan persoalan irigasi menjadi salah satu titik lemah yang harus segera dibenahi.
Ary mengatakan, sejumlah jaringan irigasi di Maluku tidak lagi berfungsi secara optimal. Sebagian mengalami kerusakan, sementara di lokasi lainnya sumber air mengalami kekeringan.
Padahal, irigasi menjadi salah satu penentu keberhasilan produksi pertanian, terutama untuk mendukung lahan persawahan dan program swasembada pangan yang tengah didorong pemerintah.
“Penanganan lokasi sawah membutuhkan irigasi. BWS terlibat di dalamnya, PUPR juga terlibat,” ujarnya.
Ary mencontohkan kondisi di Negeri Sariputih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Di wilayah tersebut, petani disebut mengalami gagal panen akibat jaringan irigasi tidak berfungsi sehingga lahan persawahan mengalami kekeringan.
“Misalnya di Sariputih, terjadi gagal panen karena irigasinya tidak berfungsi, dan terjadi kekeringan. Maka BWS dan PUPR harus hadir, untuk menangani persoalan tersebut bersama Dinas Pertanian,” katanya.
