”Berdasarkan ruang lingkup tugas teknis pada setiap tahapan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja, Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan mobilitas talenta, Target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien penggali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun, Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja, Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pejabat fungsional yang memiliki kinerja keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional dan Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi,” jelas bupati.
“Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai salah satu entitas pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia juga telah melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 176 jabatan yang telah dilantik pada 31 Desember 2021 lalu,” tambahnya.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Piterson Rangkoratat, SH menyampaikan Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif pelaksanaan Forum Koordinasi Kepegawaian Tahun 2023. Dengan tema ‘Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Permenpan Nomor . 1 tahun 2023’, forum koordinasi ini bertujuan sebagai wadah diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memecahkan berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di Provinsi Maluku.
