*
Sulit menampik bahwa MBG beraroma politik elektoral. Skala yang dipaksakan sejak awal menunjukkan daya tariknya sebagai kebijakan high visibility, yakni kebijakan yang mudah dilihat, dirasakan, dan dijual kepada pemilih. Sama halnya dengan BLT atau bansos, makan gratis juga menjadi etalase populis yang cepat membangun simpati.
Kita sudah punya preseden. Jokowi, misalnya, sukses memanfaatkan bansos dalam dua periode pemerintahannya. Data CNBC Indonesia mencatat, dari 2015– 2023 ia menggelontorkan Rp 3.319 triliun untuk perlindungan sosial, ditambah Rp 496 triliun pada 2024. Strategi yang terbukti efektif mengerek dukungan politik.
Wajar bila publik curiga MBG tak semata soal gizi anak, melainkan jembatan elektoral menuju 2029. Sebab, tak ada keadaan genting yang membuat semua anak Indonesia harus diberi makan gratis. Faktanya, sebagian besar orang tua masih mampu memberi makan bergizi bagi anak-anaknya.
Jika tujuan utamanya menurunkan angka stunting, maka jalur transfer tunai lebih tepat: lebih efektif, lebih aman, dan lebih transparan. MBG dalam skema sekarang justru membuka risiko keracunan, rente proyek, dan pemangkasan anggaran pendidikan.
Jangan sampai Prabowo terseret jebakan “politik piring nasi” yang dirancang konsultan politik di sekitarnya. Dugaan ini timbul karena kelihatannya beberapa orang yang sama yang mendorong politik bansos Jokowi ada di sekeliling Prabowo.
