Di tengah situasi tersebut, perjalanan luar negeri presiden dan para pejabat tinggi negara juga menjadi sorotan publik. Bukan karena diplomasi internasional tidak penting, tetapi karena rakyat selalu membandingkan. Ketika harga-harga naik, daya beli melemah, lapangan kerja semakin sulit, dan efisiensi anggaran diminta dari berbagai sektor, publik akan mempertanyakan setiap rupiah yang digunakan negara. Kritik itu mungkin tidak selalu adil, tetapi dalam politik persepsi publik tidak bisa diabaikan begitu saja.
Masalah terbesar sesungguhnya bukanlah kenaikan harga BBM, bukan pula kasus korupsi MBG, atau kritik terhadap perjalanan luar negeri. Masalah terbesar adalah akumulasi kekecewaan yang perlahan membentuk keyakinan bahwa pemerintah kehilangan sensitivitas terhadap keresahan rakyat.
Inilah yang harus dibaca Prabowo.
Karena sejarah menunjukkan bahwa rezim tidak runtuh hanya karena krisis ekonomi. Banyak pemerintahan kehilangan legitimasi karena gagal membaca suasana batin rakyat. Ketika rakyat merasa tidak didengar, maka setiap kebijakan akan dibaca sebagai ancaman, bukan harapan.
Prabowo memiliki dua pilihan.
Pertama, mempertahankan para pembantunya atas nama stabilitas politik, kompromi kekuasaan, dan loyalitas kelompok.
