Namun, terjalinnya pengaruh agama dengan kekuasaan negara dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi tatanan demokrasi Indonesia, menantang prinsip-prinsip sekuler yang menjadi dasar pendirian negara ini dan mengarah pada pengaburan batas antara nasihat agama dan mandat politik.
Pada kenyataannya, banyak warga NU yang menderita akibat sengketa tanah yang terkait dengan pertambangan.
Alih-alih menjadi “pemain tambang”, PBNU seharusnya bertindak sebagai pelindung bagi para anggotanya yang terkena dampak.
Di satu sisi, PBNU menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI-PBNU). Di sisi lain terlibat dalam pertambangan, yang memperparah bencana alam dan perubahan iklim.
Keterlibatan ini melemahkan kredibilitasnya sebagai advokat untuk keadilan sosial dan pengelolaan lingkungan hidup dan berisiko mengasingkan dukungan akar rumput dan membahayakan otoritas moralnya.
Kontradiksi antara misinya untuk mendukung masyarakat kurang mampu dan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan sifat eksploitatif pertambangan menodai reputasi PBNU. Hal ini membahayakan kepercayaan yang telah dibangun selama beberapa dekade.
Bagi organisasi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, beralih ke kegiatan yang didorong oleh keuntungan dapat mengikis prinsip-prinsip dasarnya dan mengurangi perannya sebagai pembela ketidakadilan sosial dan lingkungan.
