Artinya, dari sisi pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam membiayai pendidikan di Papua.
Ini baru satu sektor, belum berbicara sektor lainnya seperti infrastruktur, energi, pertanian, dan lain sebagainya.
Ditambah lagi, sebenarnya beban Dana Otonomi Khusus Papua semakin besar karena adanya eskalasi kelembagaan yang mengurusi pemerintahan daerah Papua seperti, Majelis Rakyat Papua (MRP).
Kasus lainnya terkait tata kelola terjadi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Kota Langsa yang didanai anggaran Otsus Aceh. Dari rencana total anggaran Rp 1,2 triliun, hingga kini dana baru mengucur tak sampai setengahnya, atau lebih detailnya hanya sebesar Rp 169 miliar. Berhenti di tengah jalan alias mangkrak.
Penundaan pembangunan rumah sakit itu disebabkan perubahan prioritas anggaran pemerintah, sehingga pembangunannya terhenti sejak 2018.
Dari beberapa kasus tersebut, maka bukan lagi pertanyaan, namun pernyataan, bahwa Pemda kita memang sedang mengalami gejala “mekar tapi tidak kekar”.
Sejalan dengan pernyataan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (2009) bahwa daerah hasil pemekaran menjadi beban signifikan tanpa ada kemajuan. Permasalahannya tetap sama, yakni tingginya biaya operasional pemerintahan.
