Proses politik makin mahal, korupsi politik makin menggila, dan rakyat lagi-lagi hanya menjadi penonton yang membayar ongkosnya melalui pajak.
Maka, kita patut merenung: jika pemekaran tidak membawa layanan publik lebih dekat ke rakyat, maka untuk apa ia diadakan?
Desentralisasi seharusnya membebaskan daerah dari ketergantungan pusat, bukan justru menciptakan kantong-kantong birokrasi yang ‘selalu mengharapkan’ anggaran.
Maka, sebelum menyetujui satu pun usulan DOB baru, pemerintah pusat harus menjawab satu pertanyaan fundamental: apakah rakyat benar-benar akan lebih sejahtera karenanya, atau hanya mengeskalasi kursi-kursi kekuasaan elite lokal?
Maka, opini saya di Harian Kompas, 12 Maret 2025 patut kita reflesikan kembali, bahwa: “jika ujungnya beban anggaran birokrasi ini semakin hari semakin besar, akhirnya mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang-bidang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.”
Sekali lagi, sebagai penutup, sebelum wilayah-wilayah kita terus ‘mekar’, pastikan dulu benar-benar sudah ‘kekar’.
sumber: kompas.com
