Menurut Muis, persoalan mendasar yang harus dibenahi adalah kesiapan armada dan kecepatan respons dalam proses evakuasi pasien dari puskesmas menuju rumah sakit rujukan.
Ia menilai keterbatasan armada tidak boleh terus menjadi alasan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.
“Kewenangan pengadaan, pengelolaan dan evaluasi terletak di tubuh Dinas Kesehatan. Ketika pengelolaannya lemah, mengalami keterlambatan penanganan maka itu kelalaian Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Muis Minta Kesepakatan Segera Direalisasikan
Muis menegaskan akan terus mengawal hasil RDP dan memastikan kesepakatan yang telah dibahas bersama pemerintah daerah tidak berhenti sebagai dokumen atau pernyataan di ruang rapat.
Dalam RDP, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menyampaikan perlunya penambahan satu unit ambulans laut dengan kapasitas mesin sekitar 90 PK yang ditempatkan di Puskesmas Moti.
Armada tersebut nantinya diarahkan untuk melayani rute Moti–Ternate dengan waktu tempuh sekitar satu jam.
Bagi Muis, usulan tersebut harus segera diwujudkan. Ia bahkan menegaskan tuntutan masyarakat BAHIM mencakup penambahan minimal dua unit ambulans laut yang ditempatkan secara strategis di wilayah kepulauan tersebut.
Di akhir RDP, Muis yang mewakili masyarakat BAHIM menyerahkan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kota Ternate. Dokumen tersebut diterima Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh.
