Problem krusial yang saat ini kita hadapi adalah lemahnya mekanisme check and balances di parlemen akibat koalisi gemuk pemerintahan hasil pemilu 2019. Dengan performa eksekutif yang sangat kuat (strongly), nyaris tidak ada hambatan apapun dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan penting negara karena mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.
Sementara itu, peran oposisi tampak lembek baik dalam memainkan fungsi-fungsi yang melekat secara institusional maupun fungsinya sebagai representasi rakyat. Tak banyak yang bisa diharapkan dari kekuatan partai politik oposisi saat ini dalam memaksimalkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan politik.
Check and balances sesungguhnya tidak hanya berlangsung di dalam sistem politik antar eksekutif dan legislatif, tetapi juga antara sistem politik dan masyarakat warga dalam bentuk public use of reason dalam ruang publik. Dalam perspektif komunikasi, ruang publik tentu memiliki fungsi dalam komunikasi politik masyarakat plural.
Saat ini, ruang publik tampak kehilangan ruh publiknya dan berubah menjadi area privat yang dipublikkan. Harapan akan tumbuhnya partisipasi politik warga negara yang lebih luas dipatahkan oleh kenyataan bahwa ruang publik telah dimonopoli dan didesain untuk melayani kepentingan elite. (*)
