Mural bertema kritik sosial sebenarnya muncul secara alamiah ketika terjadi penyumbatan terhadap ruang-ruang artikulasi kritik yang tersedia. Begitu juga dengan respon atas mural tersebut. Bagaimana respon terbentuk bergantung pada bagaimana kekuasaan itu dibentuk dan dijalankan.
Berulangkali Presiden Jokowi menyatakan agar masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan kritik, tetapi berulangkali pula kekuasaan secara reaktif menyikapi kritik-kritik tersebut. Menghapus mural hanya akan memunculkan mural-mural lainnya. Itulah hukum alam yang akan terjadi ketika wacana kritik tidak dikelola dengan baik sebagai sumber energi positif dalam membangun tegaknya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Perlu dicatat bahwa ruang publik yang otonom untuk civic-participation merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika ruang publik yang tersedia bersifat netral dan tidak diskriminatif dalam rangka membangun partisipasi politik yang lebih luas. Ruang publik harus jauh dari monopoli kekuatan politik dan modal.
Monopoli ruang publik yang dikendalikan oleh pasar dan elite cenderung mengebiri tujuan demokrasi itu sendiri. Bagaimanapun, ruang publik yang dikendalikan oleh pasar akan terjebak dalam logika pasar yang digerakkan oleh uang ketimbang solidaritas. Dalam konteks ini, Habermas telah mengingatkan potensi terjadinya refeodalisasi ruang publik yang akan mengancam otonomi ruang publik.
