Ris bilang, bahkan kalau mau dilihat orang yang kemudian tidak diakomodir saat ini persyaratannya lebih lengkap ketimbang yang lain.
Dia meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kepsul untuk mengevaluasi kinerja staf PNS agar lebih memahami aturan.
“Kami, Generasi Peduli Waitamela meminta kepada Kadis PUPR untuk mengevaluasi staf PNS tersebut agar bekerja sesuai dengan aturan. Karena hal serupa juga pernah terjadi di Tahun 2020, di mana bantuan ini seperti bantuan keluarga. Akibat dari pembagian tidak sesuai hasil verifikasi, akhirnya hingga saat ini pekerjaan juga tidak selesai 100 persen,” tutupnya.
Sementara Kadis PUPRKP Kepsul, Nursaleh Bainuru saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya menyampaikan, pihaknya baru mengetahui masalah yang dimaksud.
“Saya baru tahu ada masalah itu, sebelumnya saya tidak tahu, kalau di Desa Waitamela ada masalah terkait dengan perumahan,” jelasnya.
Nursaleh menambahkan, harusnya ada komunikasi, yakni antara fasilitator dan yang mempunyai kerja di bidang perumahan pemukiman.
“Tentunya dengan adanya persoalan-persoalan ini, harus diperlakukan komunikasi, terutama dengan teman-teman fasilitator dan teman-teman di bidang perumahan pemukiman sama-sama melihat data yang ada untuk cross check, lalu disinkronkan dengan hasil verifikasi di lapangan yang pernah dilakukan,” jelasnya.
