Porostimur.com, Maba – Hutan-hutan lebat di Halmahera Timur yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini perlahan kehilangan nadinya. Bukan karena bencana alam, melainkan oleh cengkeraman tangan-tangan kekuasaan dan korporasi tambang nikel yang menjelma menjadi wajah baru kolonialisme di tanah sendiri. Di balik hilirisasi yang dijanjikan pemerintah sebagai jalan menuju kemakmuran nasional, tersembunyi luka-luka ekologis dan sosial yang membusuk pelan-pelan.
Transparency International Indonesia (TI Indonesia) belum lama ini merilis laporan investigatif yang menguak bagaimana elite politik lokal, aktor swasta, dan bahkan sebagian masyarakat adat terjerat dalam jaring korupsi pertambangan.
Laporan bertajuk “Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Nikel” itu menyajikan potret muram dampak tambang di lingkar nikel Halmahera Timur dan Tengah: dari pemiskinan rakyat, kehancuran ekosistem, sampai pembusukan nilai-nilai sosial komunitas adat.
Sekda di Balik Layar, Kaki Tangan di Tengah Komunitas
Salah satu tokoh kunci dalam pusaran ini adalah Ricky Chairul Richfat, Sekretaris Daerah Halmahera Timur. Namanya berulang kali muncul dalam berbagai sumber sebagai aktor sentral di balik revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk memuluskan jalan bagi perusahaan-perusahaan tambang. Ketika menjabat sebagai Kepala Bappeda, Ricky diduga menjadi “bidan” bagi legalisasi pertambangan di lahan-lahan yang sebelumnya dilarang.
