“Kalau tidak ada keadilan dalam forum itu, kami akan cari jalan lain. Ini soal martabat dan hak masyarakat adat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya, pimpinan DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, BP3OKP, pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong, serta jajaran Forkopimda Papua Barat Daya. (red/beritasatu)
Simak berita dan artikel terbaru di: WhatsApp Channel porostimur.com
