Papua Nugini Minta Komisioner HAM PBB Kunjungi Papua

oleh -289 views
Link Banner

Porostimur.com | Port Moresby: Papua Nugini buka suara terkait kondisi di Papua. Menteri Luar Negeri Soroi Eoe mengatakan kepada parlemen negaranya pada Selasa (2/9) bahwa apa yang terjadi di Papua merupakan “situasi menyedihkan”.

Ia meminta negaranya untuk berhati-hati dalam merespons mengingat letak geografis Papua Nugini dan Papua yang sangat berdekatan.

Sejumlah media yang melaporkan langsung atau mendapatkan sumber dari warga di Papua, seperti Al Jazeera maupun suarapapua.com, menyebutkan bentrokan dengan aparat hingga kini menyebabkan setidaknya tujuh nyawa warga sipil melayang, lalu ada satu anggota TNI AD yang juga tewas.

Seperti dilaporkan idntimes, media Selandia Baru, RNZ, Soroi menilai persoalan Papua sebaiknya dibawa ke Komisioner HAM PBB untuk segera dibicarakan.

Ia menyinggung langkah yang diambil sesama negara Kepulauan Pasifik, Vanuatu, yang bahkan dengan terang-terangan mendorong upaya kemerdekaan Papua.

Baca Juga  Masyarakat Maluku harus cerdas memilih, menerima dan menyebarkan informasi

Hanya saja, Soroi berharap pemerintahnya tidak gegabah. “Vanuatu telah mengambil langkah tapi Papua Nugini harus sangat berhati-hati terkait bagaimana kita membicarakan isu tersebut sebab ada fakta bahwa kita berbagi perbatasan. Di satu sisi adalah West Papua, di sisi lain adalah Papua Nugini. Jadi, tanggung jawab pertama kita adalah terhadap rakyat kita sendiri,” ucapnya.

Personil Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, pada 1 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Papua sendiri merupakan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pada 2003, pemerintah Indonesia membagi Papua ke dalam dua provinsi yaitu Papua yang memiliki ibu kota di Jayapura dan Papua Barat dengan ibu kota di Manokwari.

Di dunia internasional, para aktivis kemerdekaan Papua seperti Benny Wenda mengenalkan wilayah itu sebagai West Papua. Sebelumnya menjadi bagian dari koloni Belanda, Papua diserahkan kepada Indonesia melalui Perjanjian New York pada 1963.

Baca Juga  Kuburan Kembali dengan Single Baru Bergenre 'Rock Alternatif Positif'

Enam tahun setelahnya, kekuasaan Indonesia atas Papua ditegaskan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Aktivis pro-kemerdekaan Papua menilai referendum tersebut tidak dilaksanakan secara adil dan transparan karena pemerintah Indonesia menggunakan militer sebagai alat untuk menekan warga lokal.

Sehari sebelumnya, PIF mengeluarkan pernyataan resmi yang mendorong masuknya Komisioner HAM PBB ke Papua. Melalui Sekretaris Jenderal Dame Meg Taylor yang bermarkas di Fiji, PIF mengatakan prihatin terhadap eskalasi konflik di Papua yang menyebabkan kematian.

“Saya sangat prihatin dengan situasi di West Papua, dan saya menyerukan agar semua pihak tenang dan menahan diri,” tulis pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi PIF itu. Diplomat Papua Nugini itu juga mengingatkan agar “semua pihak melindungi dan menjunjung tinggi HAM terhadap seluruh masyarakat” dan “menyelesaikan semua akar konflik dengan cara-cara damai”.

Baca Juga  Kapolresta Ambon & P. P. Lease Meninjau Lokasi Sengketa dan Kunjungi Warga yang Berduka di Haruku

“Peristiwa-peristiwa ini membuat kunjungan Komisioner HAM PBB ke West Papua semakin lebih penting. Saya mengulangi imbauan Forum Pemimpin [Pasifik] di Tuvalu bagi seluruh pihak agar merampungkan waktu untuk misi Komisioner HAM PBB ke West Papua (Papua).” (RTL/red/idntimes)