Partai Demokrat Malra Tegaskan Bukan Bagian dari Koalisi 10 Parpol

oleh -73 views
Link Banner

Porostimur.com | Langgur: Dinamika politik Maluku Tenggara dalam berapa hari terakhir ini diwarnai beredarnya isu koalisi 10 Partai Politik yang menamakan diri Pimpinan Partai Peduli Keadilan.

Menaggapi dinamika yang ada, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Maluku Tenggara, memastikan diri tidak terlibat dalam koalisi 10 Partai dimaksud.

Peryataan ini di sampaikan Thomas Ulukyanan, Plt Sekretaris Demokrat dalam jumpa pers, Rabu (1/9/2021) malam ini.

Thomas menegaskan bahwa Alwi Ohoibor yang hadir dalam agenda koalisi 10 Partai itu bulan atas nama Partai Demokrat melainkan atas nama pribadi.

“Saat ini saya sebagai Plt sekertaris DPC, berdasarkan Surat Keputusa Dewan Pimpinan Pusat yang ditanda tangani Ketua Umum, Agus H. Yudoyono, dengan nomor :SK 132/SK/ DPP. C/PD.C/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021,” ujarnya.

Baca Juga  Bantu Warga Terdampak Gempa Labuha, IPKMT dan Hipmabol Gelar Aksi Kemanusian di Ternate

Ulukyanan menegaskan, bahwa SK tersebut lahir akibat polemik partai beberapa waktu lalu, dan saudara Alwi Ohoibor tidak ada dalam struktur kepengurusan SK yang baru.

“Yang bersangkutan hadir dalam kapasitas pengurus partai itu secara organisasi dianggap ilegal, karena Ohoibor tidak terdaftar dalam kepengurusan yang sah,” tegas Thomas.

“Saya menghargai sikap politik saudara Ohoibor secara pribadi, akan tetapi jika yang bersangkutan menggunakan nama Partai Demokrat, maka itu Ilegal,” imbuhnya.

Ulukyanan bilang, selaku Plt Sekertaris dirinya diinstruksikan oleh Ketua DPC untuk menegaskan ketidak terlibatan Partai Demokrat dalam koalisi.

“Partai politik memiliki mekanisme yang diatur dalam AD/ART. Jika yang bersangkutan mengatakan hadir dan mewakili Partai Demokrat setidaknya telah dibahas dalam rapat internal. Tapi ini kan tidak, terus dari mana yang bersangkutan bawah nama partai. Jelasnya itu tidak sah, tegas Thomas.

Baca Juga  Arab Saudi Belum Akui Vaksin Sinovac, Bagaimana Nasib Jamaah Haji Indonesia?

Pada kesempatan itu, Thomas meminta Saudara Ohoibor agar tidak lagi bertidak dan membawa nama Partai Demokrat, karena secara hirarki sudah bukan lagi pengurus partai dimaksud.

Lebih lanjut dikatakan, jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan ini maka pihaknya tidak bertanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan Ohoibor.

“Jika yang bersangkutan masih bersikukuh dengan pendirian maka sudah ada ketegasan dari Ketua DPC agar segera menyurati lembaga hukum terkait di antaranya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu, KPU, Kesbangpol agar semua jadi jelas,” tukasnya.

Thomas menambahkan, sebagai langkah pertama proses administrasi, jika yang bersangkutan masih saja menggunakan label Partai Demokrat maka langkah selanjutnya adalah DPC dengan kewenangan yang ada akan menempuh jalur hukum,” paparnya. (saad)

No More Posts Available.

No more pages to load.