“Hampir semua kegiatan OPD yang dilakukan pihak ketiga kami langsung melakukan pembayaran ke rekening pihak ketiga. Tidak lagi melalui dinas terkait. Dana tahun kemarin sudah siap untuk dicairkan,” tuturnya.
Disisi lain menurutnya, proses pembayaran tertunda disebabkan oleh perubahan Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tanpa dilakukan sosialisasi, tapi saat ini aplikasi tersebut sudah diterapkan.
Pasalnya, aplikasi SIPD tidak digunakan maka pihaknya yang akan menanggung konsekuensi berupa sanksi dari pemerintah pusat. Pihanya juga terus melakukan komunikasi dengan Kemendagri terkait SIPD,” tuturnya. (red)
