Porostimur.com – Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau kepala daerah menjadi teladan bagi seluruh ASN dalam menjaga integritas dan pencegahan rasuah. Pernyataan itu dinilai merupakan harapan klasik yang sulit terwujud.
Alasannya, kepala daerah sudah terkungkung dalam lingkaran setan berupa utang dari modal materi dalam suksesi pemilihan dan janji politik kepada para pemilik modal. Penyebabnya berasal dari mahalnya biaya politik.
“Melihat kondisi atau kenyataan seperti itu rasanya harapan Ketua KPK (Firli Bahuri) hanya isapan jempol. Banyaknya kepala daerah yang sudah dimasukan penjara akibat korupsi tak kunjung membuat jera karena selain hukumannya ringan juga sistem politik yang mahal,” papar Pengamat Kebijakan Publik asal Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah seperti dilansir dari Media Indonesia, Sabtu (20/11/2021).
Ia mengatakan KPK tidak perlu lagi menasihati kepala daerah supaya terbebas korupsi. Sebab secara nyata sudah banyak contoh bagi mereka ketika melakukan rasuah.
“Tinggal KPK fokus memberantas korupsi. Ketika ada kepala daerah diduga melakukan perbuatan hina tersebut langsung saja diselidiki. Juga KPK perlu gerak cepat ketika terdapat laporan kepala daerah yang korupsi dari masyarakat,” ujarnya.
