Terpantau memang beberapa elite atau tokoh yang pernah berjaya di era sepuluh tahun lalu sebagai pembela Jokowi di ruang publik, mempertanyakan klaim OCCRP tersebut di satu sisi dan berusaha membela Jokowi dengan gaya yang agak hati-hati di sisi lain alias “tidak seugal-ugalan” dulu. Namun gelombangnya tidak besar.
Sepengetahuan saya, tanpa perlu menyebut nama, jumlahnya bisa dihitung jari alias tak sebanyak tokoh yang membela Jokowi di masa pemerintahan Jokowi sendiri.
Sementara itu bagi OCCRP sendiri, pengumuman daftar terkorup dunia ini, khusus untuk konteks Indonesia, agak kurang pas waktunya, sehingga kehadirannya dikaitkan langsung dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.
Daftar tersebut dihadirkan pas di saat “perang” antara Jokowi dan Hasto Kristiyanto sedang berlangsung.
Walhasil, entah benar atau tidak, kelahiran daftar dari OCCRP tersebut dicandra sebagai salah satu senjata yang dipakai oleh salah satu pihak di dalam perang antara kedua tokoh ini.
Lantas, bagaimana kita harus memahami penobatan Jokowi oleh OCCRP ini?
Pertama, apakah Jokowi benar-benar “korup” atau hanya dicitrakan “korup” oleh OCCRP? Kedua, apakah perlu mendelegitimasi OCCRP alias tidak menerima Jokowi dianggap sebagai salah satu pemimpin terkorup?
