Maka pantas saja jika jumhur pengamat dan peneliti media menyebut bahwa film G30S/PKI tidak lebih dari sekadar alat propaganda rezim militeristik Soeharto. Dalam buku Identitas dan Kenikmatan, Ariel Heryanto (2015) mendedah cukup detail betapa film tersebut memainkan peranan yang signifikan dalam mengontrol wacana dan opini publik tentang PKI di masa kekuasaan Soeharto.
Ketimbang dua film pendahulunya yang sama-sama disponsori oleh penguasa, yaitu Janur kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981), film G30S/PKI (1984) menjadi semacam satu-satunya informasi bagi orang Indonesia tentang apa yang mungkin terjadi waktu itu, menjelang senja 1965. Tidak saja jaringan televisi milik negara (TVRI), segenap stasiun televisi swasta pun turut diwajibkan menayangkan film tersebut semasa Orde Baru.
Sebetulnya masih ada lagi film propaganda lain yang dibikin pada tahun 1988 oleh rezim Soeharto setelah produksi G30S/PKI. Judulnya adalah Djakarta 1966. Film itu menceritakan tentang peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Mayor Jenderal Soeharto.
Kendati tidak menimbulkan efek sedahsyat G30S/PKI, film Djakarta 1966 ternyata memuat (sekaligus menciptakan) rasan-rasan paling paripurna, yaitu Supersemar, sebuah dokumen bil ghaib yang menjadi tiket Soeharto menggebet kursi kekuasaan. Ditengarai, seorang saksi mata yang pernah bertugas menjadi pengawal Istana Bogor, Soekardjo Wilardjito, belakangan bersaksi bahwa Presiden Soekarno menandatangani surat tersebut sambil ditodong pistol oleh Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Sejurus kemudian, Wilardjito ditahan dan bermukim di penjara selama 14 tahun tanpa proses pengadilan (Heryanto: 119).
