PMKRI Cabang Ambon Sesalkan Sikap BWS Maluku yang Tidak Komitmen Terhadap Janji Pada Masyarakat Ahuru

oleh -56 views

Porostimur.com | Ambon: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon sesalkan pembangunan yang dilakukan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait proyek Cek Dam, yang dinilai tidak sesuai kesepakatan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon, Bartolomeus Mayabubun kepada Porostimur.com di Ambon, Senin (1/9/2021).

Dirinya mengatakan, proyek Cek Dam yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Maluku dengan nama proyek FMSRB Kota Ambon ini, menggunakan anggaran sebesar Rp 16.586.438.000 menuai keresahan bagi masyarakat.

Pasalnya dalam proses pembangunan proyek ini terjadi kerusakan jalan akibat akses alat berat yang melintas melewati Jalan Andreas ke Jalan Yakobus. Keresahan dari masyarakat Ahuru sempat disampaikan ke pihak BWS lalu direspon baik dan kemudian diadakan pertemuan bersama masyarakat Ahuru dan pihak BWS pada, Senin (26/10/2020).

Baca Juga  Menteri AHY Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kubu Raya-Kalbar

Bartolomeus bilang, dalam pertemuan tersebut, masyarakat Ahuru menyampaikan keluhan mereka dan menghasilian beberapa poin solusi yang menjadi pernyataan pihak BWS Maluku, yang kemudian dibuat dalam bentuk berita acara dan hasil audiensi tersebut antara lain:

  1. Akan memperbaiki jalan yang rusak yang dilewati kendaraan truk pengangkut bahan material dan alat berat lainnya pada pembangunan proyek FMSRB Kota Ambon, dengan nomor kontrak HK.02.03/02/PPK-SPI/III/2020, tanggal kontrak 30 Maret 2020 pada lokasi kompleks Yakobus-Ahuru.
  2. Teknis pengerjaannya dengan pengaspalan kembali keseluruhan fisik jalan dari kompleks Yakobus sampai kompleks Andreas yang digunakan selama masuk keluarnya kendaaraan berat dan kendaraan pengangkut material pada pengerjaan proyek Cek Dam Yakobus.
  3. Mengingat sebelum proyek ini beroperasi, kondisi fisik jalan dari kompleks Yakobus sampai ke kompleks Andreas dalam keadaan baik, untuk itu pihak perusahan dan pihak BWS Maluku harus mengerjakan (mengembalikan) fisik jalan dalam keadaan yang baik seperti semula.
  4. Mengingat kendaraan pengangkut material dan kendaraan berat masih beroperasi menggunakan akses jalan ini, maka pengerjaan pengaspalan akan dilaksanakan setelah selesai pengerjaan proyek dan pengendali air diperkirakan akan selesai tiga minggu kedepan (terhitung mulai pertemuan ini dilakukan).
  5. Pihak perusahan PT. Dyan Nugraha Saotanre memberikan jaminan alat berat (Eksafator) belum bisa dikeluarkan dari lokasi proyek Dam Air RT.03/RW.016 Kompleks Yakobus apabila pengerjaan pengaspalan jalan tidak dikerjakan.
  6. Yang bertanggung jawab untuk pengerjaan pengaspalan jalan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja Balai Wilayah Sungai Maluku dan kepala Proyek Perusahan PT. Dyan Nugraha Saotanre.
Baca Juga  Hadiri Malam Ta'aruf MTQ, Kakanwil: Umat Islam Harus Dekat dengan Al-Qur'an

Namun demikian, pernyataan yang dibuat oleh Balai Wilayah Sungai itu tidak terealisasi secara maksimal.