PMKRI Cabang Ambon Sesalkan Sikap BWS Maluku yang Tidak Komitmen Terhadap Janji Pada Masyarakat Ahuru

oleh -199 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon sesalkan pembangunan yang dilakukan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait proyek Cek Dam, yang dinilai tidak sesuai kesepakatan bersama.

Hal ini disampaikan oleh Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon, Bartolomeus Mayabubun kepada Porostimur.com di Ambon, Senin (1/9/2021).

Dirinya mengatakan, proyek Cek Dam yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Maluku dengan nama proyek FMSRB Kota Ambon ini, menggunakan anggaran sebesar Rp 16.586.438.000 menuai keresahan bagi masyarakat.

Pasalnya dalam proses pembangunan proyek ini terjadi kerusakan jalan akibat akses alat berat yang melintas melewati Jalan Andreas ke Jalan Yakobus. Keresahan dari masyarakat Ahuru sempat disampaikan ke pihak BWS lalu direspon baik dan kemudian diadakan pertemuan bersama masyarakat Ahuru dan pihak BWS pada, Senin (26/10/2020).

Bartolomeus bilang, dalam pertemuan tersebut, masyarakat Ahuru menyampaikan keluhan mereka dan menghasilian beberapa poin solusi yang menjadi pernyataan pihak BWS Maluku, yang kemudian dibuat dalam bentuk berita acara dan hasil audiensi tersebut antara lain:

  1. Akan memperbaiki jalan yang rusak yang dilewati kendaraan truk pengangkut bahan material dan alat berat lainnya pada pembangunan proyek FMSRB Kota Ambon, dengan nomor kontrak HK.02.03/02/PPK-SPI/III/2020, tanggal kontrak 30 Maret 2020 pada lokasi kompleks Yakobus-Ahuru.
  2. Teknis pengerjaannya dengan pengaspalan kembali keseluruhan fisik jalan dari kompleks Yakobus sampai kompleks Andreas yang digunakan selama masuk keluarnya kendaaraan berat dan kendaraan pengangkut material pada pengerjaan proyek Cek Dam Yakobus.
  3. Mengingat sebelum proyek ini beroperasi, kondisi fisik jalan dari kompleks Yakobus sampai ke kompleks Andreas dalam keadaan baik, untuk itu pihak perusahan dan pihak BWS Maluku harus mengerjakan (mengembalikan) fisik jalan dalam keadaan yang baik seperti semula.
  4. Mengingat kendaraan pengangkut material dan kendaraan berat masih beroperasi menggunakan akses jalan ini, maka pengerjaan pengaspalan akan dilaksanakan setelah selesai pengerjaan proyek dan pengendali air diperkirakan akan selesai tiga minggu kedepan (terhitung mulai pertemuan ini dilakukan).
  5. Pihak perusahan PT. Dyan Nugraha Saotanre memberikan jaminan alat berat (Eksafator) belum bisa dikeluarkan dari lokasi proyek Dam Air RT.03/RW.016 Kompleks Yakobus apabila pengerjaan pengaspalan jalan tidak dikerjakan.
  6. Yang bertanggung jawab untuk pengerjaan pengaspalan jalan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja Balai Wilayah Sungai Maluku dan kepala Proyek Perusahan PT. Dyan Nugraha Saotanre.
Baca Juga  Gaya Black and White ala Selebgram yang Cocok untuk Hijabers

Namun demikian, pernyataan yang dibuat oleh Balai Wilayah Sungai itu tidak terealisasi secara maksimal.

“Berdasarkan hasil kajian faktual yang dilakukan oleh kami PMKRI, bahwasanya masyarakat tidak merasa puas dengan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat Ahuru khususnya pada RT.03/RW.016 dan RT.08/RW.017. Yang mana dalam proses perbaikan jalan yang dialakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama”, ujarnya.

Dijelaskannya, dalam pernyataan masyarakat Ahuru yang menjadi kesepakatan, juga tertera bahwa akan memperbaiki keseluruhan fisik jalan sama seperti semula, namun sangat disesali karena dalam proses perbaikan jalan tersebut terkesan tidak dikerjakan secara baik. Akibatnya ketika curah hujan tinggi, jalan yang sudah diperbaiki itu kembali mengalami kerusakan.

Baca Juga  Keputusan Jokowi Pindahkan Ibukota, Direspons Negatif Aktivis Lingkungan

Selain itu menurutnya, masyarakat juga menyampaikan keresahannya karena akibat dari kerusakan jalan itu juga membuat harga ojek yang bisanya melewati jalur itu dengan biaya ojek sebesar Rp 3.000 kini meningkat menjadi Rp 5.000 karena harus berkendara melalui jalur bawah dan juga terjadi pula krisis air bersih.

“Sehubungan dengan masalah tersebut, kami dari PMKRI Cabang Ambon merasa terpanggil untuk melihat persoalan itu dan pernah kami adakan aksi demonstrasi di Balai Wilayah Sungai pada tangal 19 Maret 2021. Dalam aksi tersebut pihak Balai Wilayah Sungai menyampaikan bahwa akan didakan perbaikan jalan sebelum tanggal 31 Agustus 2021. kemudian pada tanggal 28 agustus 2021, kami dari PMKRI cabang Ambon kembali melakukan survei pada lokasi jalan yang rusak dan selain itu kami juga menjalankan kuisioner tentang tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan upaya perbaikan jalan yang dilakukan”, tutur Mayabubun.

Baca Juga  Diduga Korupsi, Kadispora Ternate Janji Kembalikan Dana ke Kasda

Lanjutnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan PMKRI di lapangan, baru terdapat beberapa tumpukan batu kerikil dan batu mangga dipinggiran jalan. Masyarakat Ahuru pun menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan itu masih saja menuai keresahan masyarakat kerena dalam perbaikan jalan yang dilakukan itu hanya melakukan stempel dengan menutup beberapa lubang yang ada dijalan, sedangkan yang menjadi kesepakatan antara masyarakat Ahuru dan pihak Balai Wilayah Sungai bahwa jalan itu akan diperbaiki sama seperti semula.

“Jalan semula itu kan ukurannya kurang lebih 3 meter kini diperbaiki hanya kurang lebih 2 meter. Hal tersebut kini menjadi keresahan masyarakat dan kami menganggap bahwa pihak Balai Wilayah Sungai Maluku tidak komitmen dengan apa yang menjadi kesepakatan besama dan telah melakukan ingkar janji”, tutupnya. (alena)