Budaya politik gimik yang miskin substansi ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan pembangunan daerah.
Masyarakat menjadi kurang kritis dan cenderung memilih berdasarkan citra daripada program dan visi yang jelas. Akibatnya, kepala daerah yang terpilih sering kali tidak mampu membawa perubahan signifikan karena tidak memiliki rencana yang matang dan terukur.
Di sisi lain, politisi yang lebih fokus pada pencitraan juga cenderung kurang transparan dan akuntabel.
Mempertahankan citra jauh lebih berdaya guna dibanding bekerja secara konkret. Ini menciptakan labirin raksasa.
Kebijakan yang diambil sering kali tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang mendukung citra diri yang dikonstruksi.
Berdasarkan konsep teori demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas, demokrasi yang sehat seharusnya didasarkan pada diskusi publik yang rasional dan partisipatif.
Namun, budaya politik gimik ini justru mengaburkan rasionalitas dengan propaganda dan citra yang menyesatkan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang dihadapi.
Ironi kelompok akademik
Lebih ironis lagi, kelompok masyarakat akademik yang seharusnya menjadi penyeimbang kritis dalam politik seringkali terjebak dalam kerja-kerja teknokratik. Akibatnya, kaum akademik jauh dari realitas politik masyarakat.
