Nanti kata anggota Wantimpres itu, akan ada ruang tersendiri pembahasan itu. Tetapi kemudian jika kini ada mengemuka suara-suara arus bawah, tentu DPP memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan merangkum suara-suara arus bawah itu.
Suara arus bawah, sambungnya, jika dijadikan sebagai bahan pertimbangan internal PPP sendiri pun dirasa belum cukup. Pasalnya, apapun yang diputuskan dari internal, harus diputuskan berdasarkan mekanisme KIB.
“Setelah kita rangkum dan putuskan secara internal, kita bawah lagi ke KIB, apakah satu paham dengan partai koalisi atau tidak. Harapannya, keputusan internal PPP sesuai suara arus bawah masuk KIB ada kesamaan dengan partai koalisi lain. Jika berbeda, maka perlu ada negosiasi politik,” tegasnya.
Dalam berdialog politik, memang akui Mardiono, harus mengakui identitas gagasan untuk bagaimana membangun bangsa dan negara ini kemudian menjadi lebih baik lagi dan tidak boleh tertinggal.
“NKRI ini harus lebih baik lagi dan kita tidak boleh tertinggal dengan bangsa lain, itu esensinya. Jadi yang kita pikirkan bukan semata-mata untuk PPP tapi bagi rakyat Indonesia. Sebab PPP bagian dari instrumen memperjuangkan rakyat Indonesia,” ungkap Mardiono saat membuka Rapimwil dan TOT sekolah politik perempuan PPP.
