Prabowo memang presiden baru, tetapi kekuasaannya tak sepenuhnya baru. Ia lahir dari rahim politik yang dihamili rezim sebelumnya—rezim yang selama satu dekade mengubah kebohongan menjadi metode pemerintahan. Sebuah pola yang meyakini bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran, dan kebenaran yang diulang-ulang akan dianggap sebagai ancaman.
Maka tidak mengherankan jika Prabowo, dalam menyusun kabinet, harus bernegosiasi dengan bayang-bayang masa lalu. Wajah-wajah lama itu—yang telah mahir menutup realitas dan mengolah opini publik dengan ketenangan seorang profesional—kembali duduk di kursi kekuasaan, bukan karena kualitas, tetapi karena utang politik yang harus dibayar, sisa-sisa transaksi yang harus dirapikan, dan kepentingan yang harus dijaga.
Banjir Aceh dan Sumatra sebenarnya bukan hanya tragedi ekologis—ia adalah tragedi politik, karena ia memperlihatkan bagaimana negara ini dikelola oleh orang-orang yang tak nyaman berhadapan dengan fakta, apalagi fakta yang mengganggu kepentingan ekonomi.
Banjir itu membongkar banyak hal secara brutal:
• Bahwa deforestasi masih berlangsung, meski pemerintah berbicara seolah telah menghentikannya.
• Bahwa pengawasan hutan masih rapuh, meski laporan capaian selalu dipoles indah.
