Fenomena kedua adalah penentuan Dedi Mulyadi (DM) sebagai Cakada KIM di Jabar. Kita mengetahui bahwa DM telah diungkap di media dalam pengadilan perceraian terjadi prahara rumah tangga dan melakukan kekerasan KDRT terhadap istrinya (lihat: “Jejak Prahara Rumah Tangga Dedi Mulyadi-Anne yang Berujung Cerai”, detikcom, 23/2/23).
Selain itu Dedi juga kerap dihubungkan dengan ajaran-ajaran klenik. Contoh kepemimpinan yang klenik dan tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga tentu saja sebuah kekurangan besar untuk Bangsa Sunda yang beradab tinggi sejak dulu kala.
Alasan elite KIM bahwa oposisi harus musnah, seperti disampaikan jubir Prabowo (lihat: “Sindiran Dahnil ‘Gubernur Bukan Oposisi’ Dijawab Pihak Anies Baswedan”, detikcom, 27/7/24 dan juga “Prabowo – Gibran Soal Narasi Tak Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Romo Magnis Singgung agar Tak Diganggu DPR”, kompas.com, 29/4/24) tentu saja mengkerdilkan Prabowo yang diapresiasi sebagai New Sukarno. Kenapa?
Jika Prabowo percaya bahwa dirinya adalah pemimpin besar, seperti Soekarno dan Soeharto, maka konsekwensi dia harus melihat semua potensi anak-anak bangsa dalam skala kepala daerah hanyalah bagian dari kebesaran dirinya itu. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah berseberangan dengan Prabowo yang hebat dan besar sekelas Putin dan Erdogan?
