Surat elektronik CERI kepada Kapolda dan Dirjen Gakkum KLHK bahkan tidak mendapat respons hingga laporan ini diterbitkan, mencerminkan minimnya transparansi dalam proses hukum.
5. Apakah Ada Indikasi Korupsi?
Jejak oligarki dan kekuasaan terlihat jelas. PT Position adalah bagian dari Grup Harum Energy milik taipan Kiki Barki. Dalam strukturnya juga tercatat nama mantan Jaksa Agung Basrief Arief sebagai komisari.
Laporan LPP‑Tipikor dan KATAM menyoroti kemungkinan skema jual beli rekomendasi teknis dan izin oleh oknum birokrasi di Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara dengan elit pendukung perusahaan.
Belum ada nama yang resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi, tapi kasus ini membuka pertanyaan besar soal integritas sektor pertambangan di Maluku Utara.
Ringkasan Kasus PT Position di Halmahera Timur
| Isu Pelanggaran | Temuan & Laporan dari LSM/LSO | Status Hukum |
|---|---|---|
| Operasi di hutan tanpa PPKH | LPP‑Tipikor & CERI menemukan pelanggaran | Tuntutan evaluasi, moratorium |
| Pembukaan lahan dalam konsesi PT WKM tanpa izin | CERI & PT WKM lapor Polda | Penyelidikan, police line; TKP rusak |
| Pemalsuan SK Bupati untuk koordinat IUP | WHBP lapor ke Bareskrim | Proses Bareskrim berjalan |
| Kriminalisasi warga adat yang protes | 25 warga ditangkap, 11 jadi tersangka | Proses pidana berjalan |
| Diduga ada intervensi aparat dalam penyelidikan | CERI mendata TKP “dikaburkan” | Belum jelas |
Pernyataan Negara & Bisnis vs Hak Adat
Kasus PT Position mencerminkan dinamika serius: perusahaan kuat beroperasi dengan melanggar regulasi, memanipulasi dokumen, merusak hutan, dan mengkriminalisasi rakyat. Sementara negara dan aparat hukum tampak tak berdaya atau bahkan condong membela kekuasaan modal.
Koalisi Kawal Maba Sangaji menyerukan agar hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Investigasi menyeluruh, transparansi dari KLHK, Kementerian ESDM, hingga Kapolri dan Bareskrim, menjadi harga mati agar rakyat adat dan lingkungan dilindungi—bukan dibungkam. (Tim)
