Menurut Lessy, keberhasilan menarik investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor.
“Kita harus mampu mendorong Pemda memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” tegasnya.
Soroti Kemiskinan dan Hak Masyarakat
Selain isu investasi, rapat pleno tersebut juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Kondisi ini dinilai menjadi ironi mengingat Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
Golkar menilai persoalan tersebut harus menjadi refleksi bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah agar dapat menemukan solusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan.
Perhatian khusus juga diarahkan pada rencana groundbreaking proyek Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah pusat bahkan telah mendorong pemerintah daerah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak masyarakat terdampak.
Menurut Lessy, penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
