Dalam era algoritma dan komunikasi instan, kecenderungan ini semakin menguat. Politik terdorong untuk menyederhanakan kompleksitas menjadi slogan. Kritik mudah dilabeli sebagai pesimisme. Padahal dalam demokrasi, kritik adalah instrumen perbaikan.
Tanpa ruang koreksi, kekuasaan mudah tergelincir ke dalam kepercayaan diri yang berlebihan.
Dari Retorika ke Tata Kelola
Indonesia tidak kekurangan visi. Yang kerap kurang adalah ketekunan dalam mengeksekusi. Kebijakan publik membutuhkan kesabaran institusional—proses yang tak selalu fotogenik, tetapi menentukan hasil.
MBG dapat menjadi tonggak penting jika dibangun di atas fondasi fiskal yang kuat dan pengawasan ketat. Koperasi dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat jika tumbuh dari partisipasi nyata dan transparansi tata kelola. Program perumahan dapat meningkatkan martabat warga jika berbasis data dan kebutuhan riil.
Namun semua itu mensyaratkan satu hal: negara yang bekerja secara sistemik, bukan sekadar komunikatif.
Pers dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk menjaga jarak kritis terhadap setiap klaim keberhasilan. Mengutip pernyataan tidak cukup; yang dibutuhkan adalah verifikasi data, pembacaan anggaran, dan evaluasi dampak. Demokrasi yang sehat tidak menolak optimisme, tetapi menuntut akuntabilitas.
