“Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 13 April 2026, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon bersama Satgas PKH telah melakukan peninjauan udara terhadap kawasan tambang ilegal tersebut sebagai bagian dari persiapan operasi.
Fokus Penataan dan Keberlanjutan
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengosongan area tambang, penyisiran base camp, hingga lokasi pemurnian emas. WNA yang diamankan kemudian diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk proses lebih lanjut.
Doddy menekankan, penertiban ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menata kembali kawasan Gunung Botak agar dikelola secara legal dan berkelanjutan.
“Bersama jajaran Pemprov Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak,” katanya.
Ia menambahkan, TNI akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat dialihkan ke jalur resmi, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
