Porostimur.com, Langgur — Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tenggara Wilibrodus Lefteuw, menilai kritik yang disampaikan Pemuda Katolik (PK) Komisariat Maluku terhadap Gubernur Maluku sebagai pernyataan yang tergesa-gesa dan tidak berdasar.
Komentar tersebut disampaikan menanggapi ungkapan Sekretaris Pemuda Katolik Komisariat Maluku Cayetanus Dharma Angwarmase, yang sebelumnya menuding Gubernur Maluku minim terobosan.
“Saya melihat apa yang disampaikan Sekretaris PK Maluku itu terlalu skeptis dan prematur,” ujar Lefteuw, Kamis (4/12/2025).
APBD Sudah Ditetapkan Sebelum Gubernur Definitif Dilantik
Lefteuw menjelaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dilantik pada 20 Februari 2025. Pada saat itu, APBD Tahun 2025 sudah disahkan lebih dulu oleh Pj Gubernur Maluku, Sadali Ie.
“Jadi mereka hanya melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Pj Gubernur kala itu. Program-program yang berjalan saat ini merupakan hasil perencanaan sebelumnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 124 Ayat 3 secara jelas mengatur bahwa kepala daerah maupun perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran di luar yang telah tertuang dalam APBD.
“Artinya, Pemerintah Provinsi Maluku bekerja sesuai aturan yang berlaku. Tidak bisa keluar dari jalur perencanaan yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.
