IPW juga mendorong Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan internal terhadap jajaran penyidik Subdit III serta pimpinan Dittipideksus Bareskrim Polri.
Bagi IPW, pemeriksaan internal tersebut penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai proses penyidikan, mulai dari dasar penerbitan Sprindik, pemilihan pasal, penetapan tersangka, posisi keputusan MKNW, hingga kelengkapan berkas perkara.
Pada saat yang sama, kompleksitas persoalan PT ARA di Halmahera Timur menunjukkan bahwa perkara ini tidak sekadar menyangkut sengketa kepemilikan perusahaan.
Ada persoalan masyarakat pemilik lahan, akses jalan produksi, kewajiban perusahaan, dugaan dampak lingkungan dan relasi perusahaan dengan masyarakat lingkar tambang yang juga membutuhkan penyelesaian.
Karena itu, selain memastikan proses hukum berjalan profesional, penyelesaian konflik sosial di sekitar operasional PT ARA juga membutuhkan keterbukaan dokumen dan mediasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat serta perusahaan.
Publik kini menunggu apakah evaluasi internal yang didorong IPW mampu menjawab dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam LP 173 sekaligus membuka secara terang duduk perkara sengketa PT ARA yang selama ini terus bergulir di Halmahera Timur.
