Soal Gonta-ganti Pejabat di Maluku, ini Kata Bito Temmar

oleh -2.143 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Belakangan ini, publik Maluku dikejutkan dengan aksi pencopotan dan pergantian sejumlah pejabat di birokrasi dan BUMD oleh gubernur Maluku Murad Ismail.

Langkah pencopotan itu, lantas mendapat tanggapan dari politisi senior, Bitzael Silvester Temmar (Bito Temmar).

Mantan Bupati Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) ini mengatakan, efektivitas kepemimpinan seorang kepala daerah semisal di Maluku, sesungguhnya terletak pada kemauan baik untuk menata dan menyehatkan birokrasi. Karena pada dasarnya birokrasi adalah alat (means) bagi kepala daerah untuk mewujudkan visi-misi-program kerjanya. Atau dalam formulasi yang sederhana, birokrasi adalah otak dan otot seorang kepala daerah.

“Di Maluku, rupanya tidak banyak kepala daerah yang memahami arti pentingnya birokrasi pemerintahan daerah. Banyak yang salah kaprah. Kesalahkaprahan ini begitu telanjang dipertontonkan. Misalnya, merekrut sanak keluarga atau konco-konco untuk mengisi jabatan-jabatan strategis,” ujar Bito kepada jurnalis Porostimur.com, Selasa (20/7/2021).

“Tidak kurang dari itu, ketika tidak suka atau senang dengan pejabat tertentu, dicopot tanpa mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku. Praktik seperti ini yang menciptakan lingkungan internal birokrasi yang tidak nyaman. Praktis kinerja birokrasi tidak pernah optimal untuk menangani pelik persoalan daerah,” imbuhnya.

Baca Juga  Mau Jadi Daerah yang Toleran? Ayo Belajar dari Ambon

Menurut Temmar, apa yang terjadi saat ini, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Maluku, sesungguhnya lebih merugikan kepala daerah itu sendiri. Misalnya pemberhentian Komut Bank Maluku, Sekda dan sebagainya, tanpa penjelasan sebab-sebab obyektif, hingga saat ini masih menjadi misteri bagi publik di Maluku.

“Harusnya dijelaskan kepada publik alasan-alasan dibalik pemberhentian tersebut. Ketiadaan penjelasan akhirnya menimbulkan reaksi dan opini negatif di masyarakat yang ternyata merugikan gubernur sendiri. Terlepas dari itu, belakangan saya amati apakah ada good will pemda-pemda di Maluku dalam menyehatkan birokrasi pemerintahan di daerah,” ujar Temmar.

“Saya berpendapat tak satu pun kepala daerah yang memiliki good will untuk membangun birokrasi yang sehat dan kuat di seluruh Maluku,” sambungnya.

Baca Juga  Tim SAR Cari Longboat Nelayan yang Hilang di Perairan Tayando

Bito menambahkan, saat ini, praktik nepotisme dan koncoisme begitu kuat. Praktis birokrasi daerah cenderung menjadi beban. Artinya dibelanjai begitu mahal untuk mengabdi kepada sang bos daripada menjadi sarana (means) untuk melakukan kerja pelayanan publik. Jadi sesungguhnya berbagai tanda keterbelakangan di seluruh Maluku merupakan akibat dari kondisi birokrasi yang buruk.

“Yang mengherankan adalah lembaga perwakilan rakyat di seluruh Maluku terkesan tidak berdaya mendorong atau melakukan tekanan kepada kepala daerah untuk mengakhiri praktik nepotisme dan perkoncoan sebagai penyebab kondisional birokrasi yang buruk,” papar Bito.

“Sepertinya DPRD-DPRD di seluruh Maluku begitu ketakutan menghadapi kepala daerah. Harusnya pemberhentian Komut Bank Maluku dan Maluku Utara atau pemberhentikan sekda menjadi issu dan agenda politik yang begitu seksi dipersoalkan DPRD Maluku. Tetapi herannya, pimpinan dan anggota DPRD seperti ayam patah sayap. Jadi rakyat Maluku rugi besar kalau masih mau memilih anggota DPRD pada pemilu 2024 yang akan datang,” pungkasnya. (keket)