Porostimur.com, Ternate – Polemik pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Maluku Utara yang tak kunjung berujung mendapat perhatian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasby Yusuf.
Senator asal Maluku Utara melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, yang dinilainya tidak adil dan sarat diskriminasi dalam menyalurkan dana yang merupakan hak pemrintah kabupaten/kota itu.
Dalam pernyataannya, anggota DPD RI tersebut menilai gubernur tidak memahami apa itu DBh sehingga keliru dalam mengambil sikap.
Menurut dia langkah Sherly menahan DBH merugikan sejumlah pemrintah kabupaten/kota di Maluku Utara. Padahal sederhanya, pembagian DBH harus dilakukan secara proporsional, sesuai kontribusi daerah terhadap pendapatan daerah maupun kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah.
“Ini bentuk nyata ketidakadilan. Gubernur Maluku Utara layak diberi kartu merah karena serampangan mengelola keuangan daerah,” kata Hasby, Minggu (20/4/2025).
Hasby menegaskan, diskriminasi semacam ini berpotensi memicu ketegangan antar daerah dan memperlambat proses pembangunan di Maluku Utara. Karena itu, dia mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi dan turun langsung meninjau kebijakan tersebut.
