Baginya, keterlibatan seluruh agen penting agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai jumlah pasokan yang diterima, wilayah penyaluran, mekanisme distribusi serta berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
Tanpa data dari seluruh mata rantai distribusi, evaluasi dikhawatirkan tidak mampu menemukan akar persoalan kelangkaan.
DPRD Minta Distribusi Dibuka
Istia meminta Pemerintah Kabupaten SBB memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di Kota Piru.
Pengawasan, menurutnya, tidak boleh hanya dilakukan setelah masyarakat mengeluhkan kelangkaan. Pemerintah perlu memastikan sejak awal bahwa pasokan yang masuk sesuai dengan kebutuhan dan disalurkan secara transparan kepada masyarakat.
“Jangan sampai ada pihak tertentu yang menguasai pasokan, sementara masyarakat harus menderita dan antre seharian untuk mendapatkan minyak tanah,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah mempertemukan seluruh agen, pangkalan, dinas teknis dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh karena kelangkaan tidak selalu semata-mata disebabkan minimnya stok. Persoalan distribusi, pengawasan dan ketepatan penyaluran juga perlu diperiksa.
DPRD Akan Kawal
Sebagai anggota DPRD SBB, Istia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Ia menilai DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat tidak dirugikan.
