Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan perencanaan pembangunan sering kali tidak terkoordinasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap data yang akurat dari dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota.
“Kami sebagai anggota DPRD provinsi seringkali harus menyusun usulan pembangunan ke kementerian maupun Komisi V DPR RI dengan informasi yang terbatas. Banyak data penting yang tidak bisa kami dapatkan dari daerah, sehingga akhirnya terjadi kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan,” jelasnya.
Minim Sinkronisasi Hambat Usulan ke Pusat
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Halimun mendorong adanya koordinasi berkala dan terstruktur antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD.
Menurutnya, integrasi data pembangunan dan penyelarasan visi serta prioritas antar tingkatan pemerintahan menjadi kunci agar usulan pembangunan dari Maluku dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal ini semakin penting karena kebijakan pengusulan proyek ke pemerintah pusat ke depan akan lebih menitikberatkan pada kondisi aktual di lapangan serta rekomendasi resmi dari gubernur.
“Kita harus waspada agar usulan-usulan pembangunan dari Maluku tidak mengalami kendala akibat kurangnya sinkronisasi. Jika tidak ada koordinasi yang baik, risikonya adalah usulan tidak mendapatkan rekomendasi atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.
