Porostimur.com, Ambon – Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang dipimpin Junita Sahetapy, S.H.,M.H (Kasi Pidsus Kejari Maluku Tengah) telah menyerahkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2020-2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang berlangsung di ruang tahap II kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada hari ini, Senin (25/9/2023).
Adapun para tersangka dalam kasus tersebut yakni Dr. AT (mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020-2022), ON (mantan Manajer BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020-2022) dan MY (Komisaris PT. Ambon Jaya Perdana selaku penyedia).
Kasi Penkum Dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan, para tersangka dalam pengelolaan Dana BOSS telah melakukan penyalahgunaan 2 (dua) kegiatan pada tahun anggaran 2020-2021 yakni BOS afirmasi dan BOS kinerja sedangkan pada tahun anggaran 2021-2022 adalah BOS reguler yang secara keseluruhan terdiri dari pengadaan fiktif satelit internet untuk sekolah serta melanggar Permendikbud Nomor 6 tahun 2021,
“Terhadap para tersangka dinilai oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, dengan objektif Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan berkas penyidikan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sudah dianggap lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Maluku Tengah,” ujarnya.
Wahyudi bilang, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1). Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan maksimal penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
“Akibat perbuatan tersangka tersebut menyebabkan timbulnya kerugian negara kurang lebih Rp.3.993.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku,” tukasnya.
Wahyudi menambahkan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada saat ini akan melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai 14 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Kelas IIA Ambon, untuk selanjutnya Penuntut Umum mempersiapkan Surat Dakwaan dan dokumen terkait lainnya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. (Nurfauzia)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
