Jangan Terus Minta Kapal Baru, Evaluasi Dulu Aset Lama
Bagi Anos, pengalaman tiga KMP tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Selama ini, ketika konektivitas antarpulau mengalami kendala, solusi yang paling sering mengemuka adalah meminta Pemerintah Pusat menambah armada.
Padahal, kebutuhan kapal baru dan persoalan tata kelola kapal lama merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Maluku sebagai provinsi kepulauan memang masih membutuhkan tambahan armada. Kapal menjadi urat nadi yang menghubungkan masyarakat, membawa kendaraan, kebutuhan pokok, hasil pertanian dan perikanan, material pembangunan, sekaligus membuka akses ke pulau-pulau yang selama ini sulit dijangkau.
Tetapi, kata Anos, pemerintah juga harus mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai aset yang sudah dimiliki.
Bagaimana kondisi kapal yang telah diberikan Pemerintah Pusat? Apakah pemeliharaannya dilakukan secara berkala? Apakah docking dilakukan tepat waktu? Bagaimana kesehatan manajemen BUMD yang mengelolanya? Bagaimana pertanggungjawaban subsidi operasional? Berapa besar uang daerah yang telah dikeluarkan untuk penyertaan modal dan pemeliharaan?
Dan yang paling penting, apakah kapal-kapal tersebut benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat?
