Porostimur.com, Ambon – Persoalan transportasi penyeberangan di Maluku ternyata bukan hanya soal kekurangan kapal. Tiga Kapal Motor Penyeberangan (KMP) bantuan Pemerintah Pusat yang pernah diserahkan untuk memperkuat konektivitas antarpulau justru menyisakan cerita tentang buruknya tata kelola aset dan pengelolaan operator daerah.
KMP Marsela, KMP Tanjung Kabat dan KMP Bobot Masiwang merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Pusat terhadap kebutuhan transportasi masyarakat di provinsi kepulauan ini.
Namun, perjalanan ketiga kapal tersebut memperlihatkan persoalan yang patut menjadi bahan evaluasi. Ada kapal yang berhenti beroperasi, ada yang terseret persoalan pengelolaan BUMD, hingga muncul persoalan operasional dan keuangan.
Kondisi itu membuat Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias, meminta pemerintah tidak hanya berulang kali mengajukan permintaan armada baru kepada Pemerintah Pusat.
Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku itu, kebutuhan tambahan kapal memang tidak bisa dibantah. Tetapi sebelum kembali meminta kapal baru, pemerintah daerah harus berani mengevaluasi nasib kapal-kapal yang sebelumnya telah diberikan negara.
“Maluku memang membutuhkan tambahan kapal. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus melihat bagaimana kapal-kapal yang sudah diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah dikelola. Jangan sampai kapal datang, beberapa tahun kemudian bermasalah, berhenti beroperasi, lalu kita kembali meminta kapal baru,” ujar Anos.
