Tiga Pimpinan DPRD Kepulauan Sula Diperintahkan “Kasi Pulang” Uang Rakyat

oleh -98 views
Link Banner

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, merekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), agar memerintahkan Sekretaris DPRD Kepsul mempertanggung jawabkan anggaran belanja rumah tangga tiga pucuk pimpinan DPRD senilai Rp 700 juta yang terindiikasi merugikan keuangan Daerah.

Anggaran tersebut diketahui bersumber dari APBD 2017. Ketua DPRD, H. Ismail Khatie menerima aanggaran belanja rumah tangga sebesar Rp. 260.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp. 5.200,00 sehingga sisa yang diterima sebesar Rp. 254.800.000,00.

Wakil Ketua I DPRD , Jufri Umasugi, menerima Rp. 220.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp. 4.400.000,00 sehingga tersisa yang diterima sebesar Rp. 215.600.000,00.

Sementara Wakil Ketua II DPRD, Alexander Yosinade menerima anggaran belanja rumah tangga sebesar Rp. 220.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp. 4.400.000,00 sehingga sisa yang diterima sebesar Rp. 215.600.000,00.

Link Banner

BPK Perwakilan Malut menyebutkan, Sekretaris Dewan (Sekwan), mengakui, uang yang diberikan secara tunai kepada Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD itu tidak dipergunakan untuk menempati rumah dinas yang disiapkan pemerintah. Bendehara pengeluaran pun enggan mempertanggung-jawabkan anggaran tersebut.

Baca Juga  Kobisonta Gempa Lagi Malam Ini, Warga Mulai Mengungsi

Dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK), Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepsul, juga disebutkan bahwa uang belanja rumah tangga pimpinan DPRD diberikan secara tunai, padahal ketua dan wakil ketua diketahui tidak menempati rumah dinas selama masa jabatannya.

Hal ini membuat Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dibantu oleh bendahara pembantu telah membuat nota bukti belanja sendiri. Oleh karena itu, realisasi belanja rumah tangga ketua DPRD tidak sesuai ketentuan karena diberikan secara tunai dan pertanggung jawaban juga dilakukan dengan bukti yang tidak sah alias fiktif. (raka).