“Kita tahu bersama, bahwa Panca Karya sampai saat ini sangat luar biasa terkait dengan pengelolaan aset-aset kita dan itu berimplikasi pada pendapatan asli daerah kita. Jadi selain harus diberhentikan, dia juga harus diproses secara hukum supaya menjadi efek jera bagi yang lainnya”, pungkas Rovik.
Bendahara Fraksi Persatuan Bangsa ini pun mengatakan, bahwa pihak Panca Karya sudah mengirim tim ke Saumlaki untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan yang dialami oleh KMP Lelemuku, sehingga DPRD Maluku juga masih menantikan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Panca Karya terhadap kerusakan KMP Lelemuku.
“Sampai hari ini kita akan cross check kira-kira tingkat kerusakannya itu dia masuk dalam kategori apa. Kalau memang dalam kategori yang berat penanganannya, maka tentu harus ada support dari pemerintah karena kejadian ini adalah kejadian yang tak diduga. Kita juga akan membicarakan terkait ketika KMP. Lelemuku ini tidak beroperasi apakah ada kapal lain yang menggantikan KMP. Lelemuku? karena KMP kita juga tidak banyak. Kami berharap semoga kerusakannya tidak parah seperti yang kita khawatirkan, sehingga bisa cepat diperbaiki supaya bisa beroperasi kembali”, imbuhnya. (alena)
