Dikatakan Wali Kota, walaupun berjalan aman, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tidak menutup mata atas gejolak – gejolak yang terjadi di desa/negeri sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat.
Menurutnya masyarakat yang keberatan dengan hasil Pilkades Serentak dapat mengambil langkah Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji kebijakan publik berupa pelantikan yang telah dilaksanakan.
“Pemkot Ambon tidak menutup mata, seluruh langkah formal dan normatif sudah dilakukan, tetapi kalau masih ada yang keberatan silahkan mengamblil langkah hukum di PUTN untik menguji kebijakan publik yang diambil kota ini,” ungkapnya.
Wali Kota menilai, tingkat kedewasan masyarakat dalam berpolitik sudah mencapai tahap yang matang karena ditempa oleh pengalaman, sehingga apabila ada masayarakat yang protes atau keberatan, itu menjadi bagian dari rasa kecintaan terhadap desa/negeri – nya.
“Protes itu bagian dari rasa kecintaan bagi desa diamana mereka berasal, dan keberatan yang dilakukan itu merupakan hasil dari apa yang dipilih oleh masyarakat desa/negeri itu sendiri,” tandas Wali Kota. (Nicolas)
