Watubun: Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain Harusnya Sebagai Landasan Penyelesaian Masalah Pembagian Aset Malra-Tual

oleh -80 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap masalah pembagian aset antara Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja (Raker).

Raker tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi I bersama dengan Sekertaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Inspektur Daerah Provinsi Maluku, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku dan Kepala Biro Hukum Setda Maluku, pada Rabu (23/6/2021).

Usai rapat, anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun mengatakan pembagian aset tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Pasal 13 Ayat 7 poin (a) yang menyatakan bahwa sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berada dalam wilayah Kota Tual.

Menurutnya, kata sebagian itu yang kemudian menimbulkan multitafsir, antara kedua belah pihak sehingga sampai dengan hari ini ada tiga aset yang belum diserahkan yaitu pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati yang sekarang ditempati oleh Bupati Maluku Tenggara dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

“Pemkab Maluku Tenggara tetap berpendapat bahwa yang mereka serahkan itu sebagian aset, karena untuk sementara kan belum ada rumah jabatan jadi bukan suatu wajib yang mereka serahkan, karena masing-masing mempertahankan itu, maka sampai dengan hari ini masalah aset ini menjadi problem, padahal dalam Undang-Undang yang sama dalam Pasal 13 Ayat 3 itu mengatakan bahwa diserahkan paling lama 5 tahun sejak dilantiknya pejabat Walikota Tual”, ujarnya.

Baca Juga  Ketua Pansus Bantah Penolakan LKPJ Gubernur Maluku

Dikatakannya, kedua belah pihak selalu berpendapat dan mengemukakan bahwa hukum adalah panglima untuk menyelesaikan proses itu, namun menurutnya diatas hukum itu masih ada etika.

Etika yang dimaksudkannya yaitu masalah ini dapat dibicarakan secara baik dengan pendekatan kekeluargaan serta melandaskan hukum Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain dalam menyelesaikan masalah ini.

“Semuanya itu orang Kei, hanya beda daerah wilayah administratif tapi sama-sama orang Kei, satu bahasa dan ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Jadi itu mestinya falsafah leluhur hukum Larvul Ngabal kemudian pedoman hidup Ain Ni Ain itu menjadi landasan bagi pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan masalah ini”, papar anggota legislatif yang juga termasuk orang Kei ini.

Baca Juga  Rontini resmi jabat Kasat Brimob Polda Papua Barat

Dengan demikian, Watubun mengatakan, bahwa masalah ini tidak perlu diproses panjang lebar di ranah hukum, cukup dibicarakan dengan baik karena Bupati Maluku Tenggara juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah dinas jabatan Bupati maupun Wakil Bupati Maluku Tenggara dan jika proses penyelesaian ini tidak dilaksanakan oleh Pemkab Malra maka Gubernur Maluku, sebagai wakil pemerintah wajib melaksanakan itu, tapi tentunya dengan norma, etika dan kebiasaan sebagai orang bersaudara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Pasal 13 Ayat 8.

“Kami harapkan dengan DPR Inilah kita mencoba untuk menjembatani dan diharapkan untuk sesegera mungkin bisa diselesaikan. Lahan sudah ada tinggal bagaimana kita menyiasatinya supaya ada di dalam APBD dan APBD tentu berkontribusi untuk kepentingan rakyat Maluku, khususnya yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena aset ini bukan milik daerah bukan milik siapa, ini milik negara walaupun di belanjai dengan APBD, tapi itu aset negara. Jadi suatu saat daerah itu terhapus maka negara yang akan mengambil alih”, tuturnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.